Pemerintah akan melakukan peluncuran produk digital secara bertahap yang dikembangkan INA Digital.

Rilis terbatas tahap 1 atau Alpha direncanakan dilakukan pada pekan keempat September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut produk yang akan dirilis yakni aplikasi INA Ku, INA Gov, dan INA Pas sebagai era baru transformasi digital pemerintahan.

"Alhamdulillah, keterpaduan layanan digital pemerintah Indonesia ini akan segera menjadi nyata. Setelah ratusan rapat kita lewati," ada Azwar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Azwar menjelaskan INA Gov atau portal administrasi pemerintahan nantinya akan mengintegrasikan layanan aparatur negara, mulai dari profil ASN, sasaran kinerja ASN, media pembelajaran ASN, dan layanan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian.

Sementara itu INA Pas atau identitas digital terpadu disebutnya akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem dan aplikasi.

Kemudian INA Ku atau portal pelayanan publik akan mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, dan BPJS.

Adapun pada rilis pertama ini, pemerintah akan melibatkan 10 ribu ASN pada INA Gov dan 40 ribu pengguna pada INA Ku. Rilis terbatas tahap 1 mengenalkan fitur dasar kepada pengguna secara terbatas untuk mendapatkan feedback dan identifikasi awal.

Sementara itu pada rilis terbatas tahap 2 atau Beta akan diperluas dengan melibatkan 138 instansi pemerintah pada INA Gov dan lebih dari 40 ribu pengguna pada INA Ku. Anas menyebut fitur yang dirilis akan lebih luas bagi pengguna eksternal terbatas untuk meminimalisir kendala untuk perbaikan dan penyempurnaan fitur.

"Pada tahap akhir, full release dilakukan bagi seluruh pengguna dan dilakukan secara terbuka. Versi yang digunakan akan lebih stabil dengan fitur yang terus diperluas sesuai kebutuhan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Jokowi menekankan digitalisasi adalah kunci untuk Indonesia melompat sebagai negara maju.

"Juga dengan digitalisasi ini pemerintahan bisa maksimal melayani publik, dan ketiga bisa memangkas semua praktik korupsi, karena kan transparan dengan digitalisasi," kata Budi.

Budi pun memastikan rapat percepatan pengembangan INA Digital akan terus dilakukan, sebab banyak faktor yang harus diselesaikan sebelum INA Digital mulai untuk disosialisasikan.

Budi meyakini integrasi layanan digital pemerintah Indonesia akan segera menjadi nyata. Fase GovTech yang telah dimulai sejak Juni 2023 sampai hari ini, akan meluncurkan tiga layanan terbatas, yang mencakup 19 fitur awal.

"Dengan digitalisasi ini pemerintahan bisa maksimal melayani publik," ujarnya.