Pansus Haji DPR kini tengah berjalan di masa persidangan kali ini. Pansus yang diketuai politisi Golkar Nusron Wahid itu telah menggelar rapat dengan sejumlah pihak.

Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Kantor Kemenag pada Rabu (4/9) hari ini.

Berikut CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah perkembangan Pansus Haji yang tengah berjalan.

Pansus hak angket haji telah memanggil sejumlah pihak untuk menjadi saksi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Teranyar, Pansus Haji memanggil Kepala BPKH Fadlul Imansyah sebagai saksi. Pansus akan mendalami pembayaran ibadah haji dan kuota jemaah terhadap Fadlul.

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9) lalu.

Sebelum itu, Pansus juga telah memanggil Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. Rapat itu digelar secara tertutup.

Lalu, Pansus juga turut memanggil Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani sebagai saksi pada Selasa (27/8) lalu.

Selain memanggil sejumlah pihak terkait untuk menjadi saksi. Pansus Haji juga turut melakukan sidak ke Kantor Kemenag pada Rabu (4/9) hari ini.

Sidak Pansus Haji dipimpin oleh Wakil Ketua Marwan Dasopang didampingi anggota Saleh Daulay, Arteria Dahlan hingga Marwan Jafar.

Dalam kesempatan itu mereka menemui Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Affandi.

Pansus haji pun menggelar diskusi dengan Hasan. Mereka meminta penjelasan soal pengelolaan sistem antrean jemaah Haji 2024.

Anggota Pansus Haji mempertanyakan bagaimana prosedur bagi jemaah haji yang baru mendaftar pada 2024 ini bisa langsung berangkat di tahun ini juga.

Anggota Pansus Haji Marwan Jafar berpandangan pejabat di Kemenag terkesan menghindar jika dipanggil oleh Pansus.

"Jadi Kementerian Agama ini, pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kemenag ini," kata Marwan Jafar usai sidak.

Pansus Haji menyebut Sekjen Kemenag menyampaikan Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Hasan Affandi tengah bertugas ke luar negeri, sehingga tak bisa memenuhi panggilan ke rapat pansus kemarin.

Padahal, saat Pansus Haji melakukan sidak ke Kantor Kemenag, Jakarta pada hari ini, Rabu (4/9) Hasan berada di kantornya.

"Kami mendapat kabar saksi yang kita panggil di hari kemarin tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas dan ditugaskan ke Mekah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jemaah haji. Jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi, mereka diutus ke sana," kata Wakil Ketua Pansus Haji, Marwan Dasopang usai sidak ke Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (4/9).

Pada saat sidak, Pansus Haji juga meminta klarifikasi Siskohat Kemenang perihal sistem antrean keberangkatan jemaah haji.

Pansus menerima kesaksian ada calon jemaah yang ditawari untuk membayar 15 ribu hingga 21 ribu Dolar Amerika Serikat agar langsung berangkat meski waktu tunggu masih tersisa empat tahun lagi.

"Kemarin ada yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dia ini estimasinya 2030, kemudian ditelepon sama travelnya anda mau berangkat tahun ini enggak, saya mau berangkat ongkosnya berapa, 15.900 [USD]," kata Anggota Pansus Haji, Arteria Dahlan saat sidak.

Arteria bercerita calon jemaah ini mulanya bersedia untuk membayar USD15.900. Namun ia urung saat pihak travel menginformasikan tambahan biaya lainnya.

"Selang beberapa lama sudah mendekati penutupan dia bilang, yang 15 ribu menjadi 21 ribu Dolar AS, agak berat bagi mereka," kata dia.