Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan kawasan Intan Jaya dan Ilaga di Papua Tengah, serta kawasan Nduga di Papua Pegunungan masih memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Namun, dia menyebut kerawanan masih bisa diatasi di wilayah tersebut.

"Hanya di wilayah-wilayah tertentu saja yang kerawanannya cukup tinggi, namun semua bisa diatasi. Di antaranya kerawanan di Intan Jaya, kerawanan di Puncak Ilaga, kerawanan di Nduga. Hanya di wilayah-wilayah itu," kata Hadi dalam Kuliah Umum di Universitas Merdeka Malang yang disiarkan kanal YouTube Unmer.

Hadi menjelaskan tak semua kawasan di Papua rawan konflik sosial. Menurutnya, berbagai program pemerintah di Papua, salah satunya lewat pemekaran daerah, bisa mengontrol konflik sosial dan menyejahterakan warga setempat.

"Sehingga ada (yang) kecewa terhadap kesejahteraan, bisa didengarkan oleh gubernurnya segera ditindaklanjuti. Dengan pengembangan itu yakin mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sana," tuturnya.

Ia pun berpendapat semua pihak harus menyamakan persepsi untuk mencegah konflik sosial di Papua. Selain itu, dialog dan komunikasi dengan warga setempat harus diutamakan untuk mencegah konflik.

"Semuanya itu sudah ada perencanaan oleh pemerintah untuk menyejahterakan. Kita harus pandai-pandai komunikasi, dialog dan jamin keamanan di masing-masing," ucapnya.

Saat ini, ada enam provinsi di wilayah Papua, empat di antaranya merupakan provinsi baru hasil pemekaran daerah. Enam provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua itu tak lepas dari kritik. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai penyebab masyarakat Papua tidak sejahtera karena kebijakan pemerintah pusat, bukan karena provinsi di wilayah tersebut sedikit.

Feri berpandangan pembentukan DOB bukan solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia juga menilai naskah akademik dan kajian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak mendalam. Menurutnya, hasil kajian itu tidak mumpuni untuk dijadikan alasan pemekaran provinsi di sana.

"Juga tidak terlalu terbuka dan tidak terukur untuk memastikan bahwa upaya ini adalah bagian yang benar dan tepat bagi masyarakat Papua," kata Feri, 19 Juli 2022.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth pun pesimistis pembentukan DOB bisa mewujudkan kemandirian Papua. Pasalnya, selama 20 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua pun tidak bisa optimal.