Reza Maulana (34) was-was tiap menjelang awal bulan. Pengemudi ojek online (ojol) ini selalu menunggu informasi harga BBM terbaru.

Bagi Reza, bensin tak semata sumber energi penggerak motor bebeknya, tetapi juga bahan bakar dapur rumahnya tetap ngebul.

Pilihan BBM Reza yang sesuai kantongnya, Pertalite. Harga jual BBM buatan Pertamina ini lebih murah karena disubsidi pemerintah.

"Pokoknya tiap tanggal 1 pasti mantengin berita harga Pertalite berapa. Kan katanya harga berubah tuh tiap awal bulan, tapi alhamdulillah nggak pernah naik," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menuturkan sejak awal tahun beras sudah mahal, harga bahan pokok lain pun melambung. Jika Pertalite ikutan naik, ia makin pusing.

"Driver ojol mah kalau tanpa motor sama bensin, kelar udah," pungkasnya.

Sejak Januari 2024, PT Pertamina tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Padahal, harga minyak mentah bergejolak naik sejak akhir 2023. Kenaikan ini dipicu panasnya konflik Timur Tengah yang merupakan daerah penghasil minyak, serta diperparah dengan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Saat SPBU swasta ramai-ramai menaikkan harga BBM mereka mengikuti pasar global, Pertamina bertahan di harga yang sama.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengacu pada regulasi. Namun, pada kondisi saat ini kami mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," bunyi keterangan resmi Pertamina awal Mei lalu.

Pada Maret, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sempat menyinggung soal alasan tidak menaikkan harga BBM. Sejak awal 2024 ini tidak mengerek harga bahan bakar. Ia menyebut pengaturan stok hingga subsidi silang yang dilakukan Pertamina masih bisa meredam potensi kenaikan harga BBM.

"Contoh RON 92 kami (pertamax) dengan harga kompetitor, kami lebih murah, selisihnya Rp1.000-Rp2.000. Sebagai BUMN kita tentu harus melihat kondisi daya beli masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan semata," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Pieter Abdullah menilai langkah Pertamina menahan kenaikan harga lantaran mematuhi penugasan pemerintah.
Menurutnya, langkah menahan harga padahal harga minyak dunia sedang tinggi tidak menguntungkan. Termasuk penugasan program BBM Satu Harga. Semua PR dari pemerintah itu merugikan Pertamina dari kacamata bisnis.

Pieter lantas membandingkan kondisi Pertamina dengan Petronas, perusahaan migas milik pemerintah Malaysia. Kedua perusahaan negara ini kerap dibandingkan dari sisi kinerja perseroan dalam mencetak laba.

Ia menilai perbandingan itu tidak selevel alias apple to apple. Sebab, Petronas beroperasi sebagai entitas bisnis murni dan independen. BUMN milik Negeri Jiran ini tidak dibebani penugasan dari pemerintah.

"Pertamina itu mendapatkan penugasan yang secara korporasi sebenarnya tidak menguntungkan. Misalnya soal mempertahankan harga BBM program BBM satu harga, semuanya kan itu merugikan. Jadi kita harus mengapresiasi Pertamina sudah berkorban untuk banyak hal," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/1).

Pieter memandang kenaikan harga BBM tak selalu buruk jika harga minyak mentah dunia memang naik. Namun, masyarakat Indonesia terbiasa dengan BBM murah karena ada subsidi. Begitu subsidi dipangkas apalagi dihapus, harga-harga lain langsung melejit. Ini merupakan dampak ekonomi yang selalu memanjakan masyarakat dengan subsidi.

Ke depan, ia mengatakan pemerintah dan Pertamina harus siap membiasakan warga membeli BBM dengan harga wajar. Indonesia merupakan negara importir minyak sehingga permintaan domestik yang tinggi, kemudian harganya disubsidi, akan semakin membebani kas negara.
Pieter menyebut subsidi BBM juga banyak dinikmati masyarakat mampu atau tidak tepat sasaran. Karena itu, anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke program lain yang

lebih produktif, misalnya pengentasan kemiskinan.

"Tidak selamanya kita bisa menanggung harga BBM dibuat murah, kita ini ini adalah importir. Memang kondisinya harus siap dulu. Tidak harus sekarang (menyesuaikan dengan harga pasar) tapi suatu saat, itu harus dilakukan," ujarnya.

Sebagai BUMN, Pertamina memang tidak bisa berakrobat soal harga BBM biar untung besar. Perseroan terikat fungsi pelayanan publik dan penugasan dari pemerintah.

Meski ruang gerak mencari cuan terbatas, Pertamina rutin menyetor untung pada penerimaan negara, bahkan jadi jawara.

Berdasarkan data perusahaan, setoran Pertamina kepada negara konsisten terus naik dalam lima tahun terakhir. Sumbangsih itu berupa pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dividen dan bonus tanda tangan (signature bonus). Penurunan hanya terjadi sekali, yakni pada 2020 karena pandemi covid-19.

Kontribusi Pertamina pada penerimaan negara lima tahun terakhir:
2019 - Rp181,5 triliun
2020 - Rp126,7 triliun
2021 - Rp167,7 triliun
2022 - Rp307,2 triliun
2023 - Rp425,5 triliun

Pada 2023, Pertamina menjadi BUMN dengan setoran pajak tertinggi. Dari total setoran pajak BUMN Rp439 triliun pada tahun ini, Pertamina menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp224 triliun.

Kontribusi lain Pertamina adalah dalam bentuk minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang pada 2023 mencapai Rp120,79 triliun.

Pertamina juga masuk daftar 10 BUMN penyetor dividen terbesar ke negara. Tahun ini, Kementerian BUMN mencatat setoran dividen BUMN tembus Rp85,5 triliun. Sumbangsih ini melampaui target dividen yang ditetapkan pemerintah di tahun ini, yaitu Rp85 triliun.

Kemudian, jika dibandingkan dengan setoran tahun lalu, dividen BUMN tahun ini naik sekitar Rp4,5 triliun. Pada 2023, total setoran perusahaan pelat merah ke negara sebesar Rp81 triliun.

BRI tercatat sebagai jawara di daftar BUMN yang membagikan dividen tertinggi. Tahun lalu, BRI membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun. Dengan kepemilikan sebesar 53,19 persen saham di BRI, pemerintah Indonesia menerima dividen sekitar Rp25,71 triliun. Nilai dividen BRI ini setara 30 persen dari total dividen BUMN untuk negara.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menciptakan nilai ekonomi utamanya bagi para shareholders.

"Ini adalah bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan," ujar Sunarso.

Melalui strategi dan inisiatif yang didukung pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimistis dapat terus menciptakan nilai dan memberikan return yang optimal kepada pemegang saham, termasuk negara.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," jelas Sunarso.

Bank Mandiri, yang berada di urutan kedua penyetor dividen terbesar ke kas negara, juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi pada 2023 yang mencapai Rp55,1 triliun. Artinya, dividen yang ditebar kepada pemegang saham senilai Rp33,03 triliun. Sisa 40 persen laba yang ditahan digunakan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.

Dari nilai tersebut, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar Rp17 triliun kepada sebagai pengendali dengan kepemilikan saham 52 persen. Lebih rinci, besaran dividen per lembar saham (dividen per share) emiten berkode BMRI ini sekitar Rp353,95, naik 33 persen secara year on year (yoy).

"Konsistensi pembagian dividen Bank Mandiri mencerminkan komitmen kami dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, sekaligus memperkuat posisi kami sebagai emiten utama yang dipercaya investor. Ini sejalan dengan strategi kami untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kinerja yang solid dan manajemen keuangan yang berkelanjutan serta penguatan transformasi digital yang Adaptif dan Solutif," ujar Darmawan.

Daftar 10 BUMN penyumbang dividen terbesar di 2023: Di paragraf2 sebelumnya ditulis 2023.
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25,71 triliun
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp17,17 triliun
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID: Rp11,21 triliun
4. PT Pertamina (Persero): Rp9,35 triliun
5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp9,21 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp6,27 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk: Rp3,09 triliun
8. PT Pupuk Indonesia (Persero): Rp1,21 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Rp1 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero): Rp420 miliar