ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, untuk menerbitkan surat izin soal pengelolaan tersebut harus dicek secara ketat, mulai dari peninjauan lokasi hingga negara tujuan ekspor.

"Kan mesti ngecek yang demand-nya di mana, dia untuk kepentingan di mana. Kalau lokal, lokalnya di mana, kalau ekspor siapa, itu cek juga, kalau ekspor kan ketat sekali," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya membuka lebar keran ekspor pasir laut.

Pembukaan keran ekspor itu ia tuangkan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor' dan 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan penerbitan peraturan menteri perdagangan soal ekspor pasir laut itu dilaksanakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Penerbitan aturan itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Meski demikian, Isy menekankan ekspor pasir laut tak akan dilakukan secara serampangan. Izin ekspor akan diberikan Kementerian Perdagangan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta Senin (9/9) kemarin.