ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan, tidak boleh terburu-buru. Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan dan petani. Kita lagi uji coba terus," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (11/10).

Dengan kondisi ini, Bahlil pun tidak bisa memastikan aturan yang tengah digodog bisa selesai di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati, dipastikan agar bisa segera diimplementasikan.

Sebab, kata Bahlil, tujuannya untuk menciptakan BBM subsidi yang tepat sasaran.

"Aturannya sudah hampir final, tapi apakah nanti di zamannya Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, itu cuma persoalan waktu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Bahlil memang berkali-kali memberikan sinyal kuat bahwa pembatasan pembelian pertalite dan BBM bersubsidi batal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

Hal tersebut lantaran aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi tersebut masih dalam pembahasan.

"Feeling saya belum. Feeling saya belum," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

PT Pertamina Patra Niaga pun kala itu memastikan tak ada pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite Cs mulai 1 Oktober 2024 lalu.

"Tidak ada pembatasan pembelian Pertalite. Pak Bahlil sudah clear statement-nya bahwa pemerintah tidak ada pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/10).