ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"So far, multiprovider avtur itu secara regulasi sudah diperbolehkan. Tapi kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir seharusnya," imbuh anak buah Luhut itu.

Rachmat juga menjelaskan potensi penjual avtur selain PT Pertamina (Persero). Ia mengaku akhir-akhir ini memang belum bertemu dengan nama besar, seperti Shell hingga BP-AKR.

Namun, ia menyebut sudah pernah ada pembahasan sekitar satu tahun hingga dua tahun lalu. Rachmat menegaskan ada perusahaan minyak besar yang berminat menjual avtur di Indonesia.

"Sempat ada salah satu (perusahaan minyak) yang major itu pernah bilang ingin inilah (menjual avtur). Tinggal kita perlu pastikan saja ini level playing field. Kita perlu buat metodologi supaya fair for everybody," tegasnya.

Anak buah Luhut itu menegaskan Indonesia luas dan banyak airport. Oleh karena itu, perlu disusun aturan main agar perusahaan penjual avtur nantinya tidak pilih-pilih lokasi.

Ia mencontohkan ada kebijakan BBM satu harga bagi kendaraan bermotor. Untuk avtur, Rachmat menyebut memang tidak ke arah sana, tapi pemerintah mau harga antara satu provider dengan yang lain tidak jomplang.

"Jadi, biasanya terjadi kayak cross subsidy (subsidi silang), ini yang perlu kita pastikan. Ada rute gemuk, rute kurus, ini yang coba kita pastikan," jelasnya.

"Jangan sampai ada (provider avtur) yang disuruh rute gemuk doang, (disuruh) rute kurus dia gak mau. Jadi gak kompetitif (dan) gak fair kepada semua provider," tutup Rachmat.

Menhub Budi Karya Sumadi sempat blak-blakan mengapa upayanya dalam menurunkan harga tiket pesawat tak berbuah hasil. Menurutnya, BPH Migas tak mengindahkan saran agar sistem penjualan avtur di tanah air menjadi multiprovider.

Budi bahkan menyinggung soal rapat berkali-kali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, ia menyebut tak ada pelaksanaan dari rekomendasi Kemenhub itu.

"Saya langsung menunjuk bahwa (penjualan oleh) satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas, tolong ditulis gede-gede," beber Budi dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Masa iya sih, satu operator (penyedia avtur di Indonesia) harus berpengalaman internasional? (Untuk) negaranya sendiri kok (mesti) pengalaman internasional?" kritiknya.