ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lihat perkembangan. Saya kalau disuruh beli, tambah kapasitasnya Mind ID ada aja (anggarannya), tinggal kita lihat ini kan transisi pemerintahan kebijakannya seperti apa," ujar Dilo dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Selasa (15/10).

Dilo mengungkapkan sepanjang 2023, Mind ID berhasil meraup laba sebesar Rp27 triliun. Sementara, hingga September 2024, laba berjalan telah mencapai Rp27 triliun, artinya akan melebihi tahun lalu.

"Ya kan bisa di lihat dari laba, Mind ID sama kemampuan, kita rasanya punya kapasitas (anggaran)," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan proses divestasi saham dan perpanjangan kontrak PTFI masih belum rampung.

Masih dievaluasi (perpanjangan kontrak Freeport dari 2041 ke 2061)," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Masa kontrak PTFI di Indonesia adalah 2020-2041. Namun, 10 tahun sebelum berakhir masa perpanjangan kontrak harus disepakati. Pemerintah pun menetapkan syarat PTFI harus mau membangun smelter untuk memperpanjang kontrak.

Perpanjangan kontrak alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport memang menjadi salah satu yang diupayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang Kepala Negara juga ingin menambah kepemilikan saham negara dari 51 persen menjadi 61 persen.

Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Namun, dirinya tetap optimistis, termasuk dengan kebut sejumlah revisi aturan.

Saat Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri investasi/kepala BKPM, ia juga getol menyuarakan hal ini.

Ia mengatakan upaya pemerintah merampungkan divestasi saham Freeport dan perpanjangan kontrak adalah dengan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.