ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alokasinya blended di belanja Non-K/L untuk lembaga yang benar-benar baru," kata Isa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/10).

Sedangkan, untuk kementerian atau lembaga yang merupakan pemisahan dari yang sudah ada saat ini akan menggunakan anggaran belanjanya masing-masing.

"Atau bagian dari belanja K/L untuk lembaga yang merupakan pemisahan dari lembaga eksisting," imbuhnya.

Kendati, Isa menyebutkan belum ada besaran pasti anggaran yang akan digunakan khusus untuk pembentukan atau pemisahan K/L saat ini. Pihaknya masih akan menunggu jumlah pasti K/L yang akan bertambah.

"Belum ada (rincian anggaran). Lembaga barunya apa saja juga belum tahu," pungkasnya.

Rencana penambahan kementerian yang telah terendus adalah Kementerian Perumahan. Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah lagi seperti dulu.

Tak hanya kementerian, Prabowo juga disebut-sebut akan menambah jumlah badan. Tak tanggung-tanggung, Prabowo akan menambah tiga badan setelah Badan Gizi Nasional dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).