ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keduanya unit tersebut saat ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Lalu bagaimana tanggapan PNS nya dengan pemisahan ini?

Nadia (32), PNS Kementerian PUPR mengaku menerima apapun yang akan ditetapkan oleh presiden terpilih nanti. Sebab, sebagai abdi negara memang sudah menjadi bagian tugas mengikuti kebijakan pemerintah.

"Pada dasarnya sih kami sebagai pegawai ikut saja apapun kebijakan yang diambil. Karena pasti pimpinan sudah mempunyai pertimbangan untuk lebih mengefektifkan dan efisienkan pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berharap apabila pemisahan betul dilakukan, maka pemimpin yang menjabat seorang profesional. Hal ini untuk memastikan tujuan pemisahan agar lebih efektif dan fokus.

"Kalau bisa sih pemimpinnya nanti yang paham dan sesuai bidang. Jadi tujuan pemisahan yang mungkin biar fokus di pekerjaannya bisa terlaksana," jelasnya.

Dina (33), PNS DJP Kemenkeu mengaku setuju dengan pemisahan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN). Ia menilai hal ini akan lebih efisien dan bisa membuat instansinya lebih fokus dan maksimal dalam mengumpulkan penerimaan negara.

"Ini sebenarnya sudah rencana lama ya kalau tidak salah. Saya sih setuju ya, ini kan jadi bisa lebih membuat kami lebih fokus mengumpulkan penerimaan. Bukan sekarang nggak fokus ya, tapi lebih maksimal lah ya," kata Dina.

Selain itu, salah satu harapannya apabila pemisahan betul dilakukan adalah, agar insentif ataupun tunjangan bisa lebih diperhatikan. Apalagi kerjaan yang dilakukan tidaklah mudah.

"Ya semoga kalau dipisah bisa diperhatiin lagi penghasilanya. Tunjangannya, insentifnya. Karena kan tugas kita nggak mudah, sangat sulit bahkan, apalagi target penerimaan makin tinggi tiap tahun," pungkasnya.