Salah satu sosok penting dalam pemerintahan Joko Widodo, Prof. Dr. Pratikno. Dia jadi satu dari segelintir menteri yang tak tersentuh selama satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi. 

Selama 10 tahun Jokowi mempercayakan posisi Menteri Sekretaris Negara kepada Pratikno. Setelah Jokowi lengser, Pratikno tetap mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo.

Bedanya, Prabowo kini menempatkan Pratikno di luar Istana Kepresidenan. Dia dipercaya sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962, Pratikno menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada (UGM), tempatnya meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 1985.

Perjalanan akademisnya terus berkembang setelah itu, dengan meraih gelar S2 di bidang Administrasi Pembangunan dari University of Birmingham, Inggris (1991) dan gelar doktor di bidang Ilmu Politik dari Flinders University, Australia (1996).

Kariernya sebagai akademisi dimulai pada 2003, ketika diangkat sebagai Direktur dan pengajar di Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik UGM dengan konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya pada Desember 2008, Pratikno resmi dikukuhkan sebagai profesor di bidang Ilmu Politik, hingga diangkat sebagai Rektor UGM pada 2012. Namun, jabatan tersebut hanya berlangsung hingga 2014, berakhir ketika Presiden Jokowi mempercayakan Pratikno untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Sebagai Mensesneg, Pratikno berperan penting dalam berbagai tugas administratif negara dan menjadi salah satu figur yang mengatur jalannya pemerintahan secara strategis.

Salah satu kontribusi awal Pratikno dalam dunia pemerintahan dan politik adalah keterlibatannya sebagai moderator dalam debat calon presiden pada Pemilu 2009 dan ikut serta dalam tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain itu, Pratikno juga terlibat dalam Pilpres 2014 sebagai tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.