ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut kami pada dasarnya ini ide bagus. Salah satu kesulitan nelayan dan petani dalam mengakses permodalan dari perbankan karena riwayat pembukuan di masa lalu," ujar Dani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).

Namun, ia menilai ada lima catatan yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan kebijakan penghapusan utang tersebut. Pertama, masalah administrasi yang dipermudah.

"Meskipun dalam banyak kasus, petani/nelayan ingin melunasi atau membayar. Tapi karena masalah-masalah administratif, hal ini jadi tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Kedua, ia menilai perlu dipilah jenis utang dan nasabah yang akan diputihkan. Hal ini untuk menghindari kebijakan pemutihan menyasar nasabah-nasabah besar.

Ketiga, rencana penghapusan utang ini perlu disertai dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan nelayan dan petani.

Keempat, ia menyarankan untuk ke depannya pemerintah perlu menyusun mekanisme pembiayaan petani dan nelayan yang lebih fleksibel secara syarat, biaya, dan waktu pembayaran.

"Sehingga menghindari masalah-masalah terjadi lagi di kemudian hari," kata dia.

Kelima, Dani menyarankan agar kebijakan tersebut disertai dengan penguatan skema-skema pembiayaan dan permodalan yang murah serta mudah diakses nelayan.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.