Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta para aparat dan para pemangku kepentingan di pemerintahan tetap netral dan menjaga situasi kondusif di Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah itu aparat penegak hukum juga harus bisa menjaga situasi tetap kondusif," kata Puan dalam keterangannya usai menghadiri Konsolidasi Partai dalam Rangka Pemenangan Pilkada Provinsi & Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Jumat (25/10).

Puan mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam rapat konsolidasi PDIP di Jateng. Megawati, lanjutnya, menekankan pentingnya memenangkan semua calon PDIP yang berlaga di Pilkada Jawa Tengah.

Ia juga menekankan supaya Pilkada Jawa Tengah 2024 dapat berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.

"Bagaimana kemudian mengkonsolidasikan tiga pilar yang ada di Jateng. Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 ini dengan santun, saling menghormati, dan menghargai tanpa adanya intervensi dari eksternal," kata Puan.

Menurutnya, semua elemen harus bergotong royong dalam memenangkan paslon usungan PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2024.

PDIP mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilgub Jawa Tengah. Pasangan ini melawan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus.

Saat dikonfirmasi pada Jumat ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sebagai salah satu pihak yang sempat melaporkan adanya dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung suatu kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Hal itu disampaikannya  merespons insiden penggerebekan Bawaslu terhadap para kades yang diduga memobilisasi dukungan untuk kandidat cagub tertentu di Jawa Tengah baru-baru ini.

"Tentu kami PDI Perjuangan sangat mendukung [penggrebekan] tersebut. Apalagi kami PDI Perjuangan, salah satu pihak yang melapor ke Bawaslu atas dugaan-dugaan pelanggaran kampanye Pilgub di Jawa Tengah," kata Ronny.

Ronny menyambut positif tindakan Bawaslu melakukan penggrebekan terhadap dugaan upaya mobilisasi kades tersebut. Ia berharap upaya ini dapat membawa Pilgub Jawa Tengah bisa berjalan dengan prinsip jujur dan adil.

Ronny mengatakan PDIP terus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye pilkada di Jateng. Terlebih, ia mengungkit Bawaslu Provinsi Jateng sempat melayangkan rekomendasi kepada delapan bupati dan wali kota karena dugaan perangkat desa dan ASN melanggar prinsip netralitas dalam proses pilkada Jateng.

"Kami ingatkan kepada ASN dan perangkat desa yang terbukti melanggar netralitas di pilkada, maka ada sanksi pidana yang menanti," kata dia.

Sebelumnya Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Para kades diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Kejadian itu bermula dari informasi ada mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jateng untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Bawaslu Semarang menerjunkan 11 orang untuk mengecek lokasi pada Rabu (23/10).

Para kepala desa itu mengaku bagian dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Bawaslu turuti mewawancarai beberapa peserta. Kemudian Bawaslu menemukan para kades tak hanya berasal dari Semarang. Setiap desa pun tak hanya diwakili kepala desa, tetapi juga sekretaris desa.