ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, Pemerintah Belanda mengambil kebijakan itu sangat kontekstual. Tidak diberikan makan gratis kepada daerah yang kaya, yang gizinya sudah cukup," jelas Imam.

Imam menekankan makan gratis dan susu gratis pada zaman penjajahan Belanda hanya diberikan kepada daerah miskin. ANRI mencatat program sejak era kolonial itu diberikan cuma untuk rakyat yang busung lapar.

"Arsipnya ada, datanya ada. Ini yang akan kami publikasikan," tegas Imam.

"Mudah-mudahan menjadi bahan bagi para pengambil keputusan kementerian/lembaga (K/L). Mungkin belajar arsip dulu daripada studi banding ke luar negeri tentang makan gratis," sambungnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional selaku instansi yang akan menjalankan program makan gratis Prabowo sudah menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana menyebut mereka akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program ini.

Ia merinci ada 82,9 juta calon penerima makan gratis. Ini terdiri dari anak sekolah, kemudian bakal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuhnya.

Dadan merinci akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia untuk menggarap program makan gratis.

Pada setiap satuan pelayanan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, bakal ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan tersebut.