Cari Berita
Tips : hindari kata umum dan gunakan double-quote untuk kata kunci yang fix, contoh "sakura"
Maksimal 1 tahun yang lalu
Tanah Air
Menteri Lingkungan Hidup Janji Tak Lagi Impor Sampah Plastik di 2025
CNN INDONESIA   | Nopember 1, 2024
11   0    0    0
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan Indonesia tak akan lagi melakukan impor sampah plastik pada 2025. Ia menegaskan impor sampah plastik berakhir pada tahun ini.
"KLHK tidak akan merekomendasi impor sampah plastik, titik. Jadi tidak ada lagi impor sampah plastik. Selesai sudah tahun ini," kata Hanif di sekitar Kali Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Jumat (1/11).
Hanif mengatakan sampah plastik domestik di Indonesia sudah sangat banyak. Kini, kata dia, tugas yang tersisa adalah membersihkan sampah-sampah yang menumpuk.
"Tinggal berusaha saja membersihkan, pilah-pilah gitu," ucap dia.
Impor sampah untuk kelompok kertas dan plastik masih dilakukan Indonesia belakangan ini. Berdasarkan Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Comtrade), pada 2022 volume impor sampah plastik Indonesia mencapai lebih dari 194.000 ton.
Persoalan impor sampah plastik ini kerap menjadi sorotan dan kritik dari berbagai pihak. Sampah ini berdampak pada sumber air, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat sekitar.
Rombak Adipura
Bertalian dengan itu, Hanif menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup bakal merombak komponen penilaian untuk penghargaan Adipura. Adipura merupakan penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan.
Ia mengatakan indikator penilaian sampah dalam penghargaan Adipura hanya 30 persen. Ia memastikan akan menaikkan indikator penilaian itu hingga 70-75 persen.
"Sisanya kebijakan. Yang selama ini komponen sampah hanya senilai 30 persen saja bobotnya. Tentu banyak yang tidak sehat kalau dengan komposisi penilaian seperti itu," kata Hanif.
"Hanya yang menyelesaikan sampah dari angka 75 persen yang berhak untuk mendapatkan Adipura," tambahnya.
Ia mengatakan upaya merombak penilaian Adipura ini harus dibangun karena pemerintah daerah sejatinya dituntut oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan.
"Kami ingatkan melalui indikator. Jadi indikator itu alat ukurnya jelas. Sehingga semua bisa membaca," kata dia.
(rzr/tsa)
komentar
Jadi yg pertama suka