ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo memang diagendakan berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari pada bulan ini.

Muliaman mengatakan ia bakal mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Sebab, penundaan rilis ini juga karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) rampung.

"Sementara perubahan PP, ada dua PP. Nanti saya cek ya. Pada intinya ada perubahan PP dan Perpres. Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian beliau launching," ujarnya.

Awalnya, Prabowo akan meluncurkan BP Investasi Danantara) pada 8 November 2024. Badan ini nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia.

Prabowo pun memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Senin (29/10) untuk mempersiapkan peluncuran itu.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan," kata Muliaman usai bertemu Prabowo, dikutip Antara.

Muliaman menjelaskan bahwa peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan Danantara dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," kata Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Sebelumnya, Muliaman sempat mengatakan BP Investasi Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Prabowo itu. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Muliaman menyampaikan pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.