Ekonomi & Bisnis
AHY Wanti-wanti Pembangunan 3 Juta Rumah Prabowo Jangan Asal Cepat
CNN EKONOMI
| Nopember 9, 2024
1 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti agar pembangunan program tiga juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto tidak hanya asal cepat.
Hal penting yang harus diperhatikan katanya adalah konstruksi bangunan yang harus aman.
"Jangan cepat tapi tidak selamat. Jadi konstruksi itu harus benar-benar keamanan nomor satu, kenyamanan dan juga tentunya estetika," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan, Jumat (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, AHY mengatakan anggaran untuk membangun 3 juta rumah juga harus dihitung dengan detail. Pasalnya, tidak mungkin seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
"Tentu tidak semua bisa disiapkan dari fiskal kita, dari APBN kita. Oleh karena itu, ini juga membutuhkan terobosan-terobosan kreativitas untuk menghadirkan sumber penganggaran yang memadai untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah," katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait Ara sebelumnya menegaskan anggaran kementeriannya yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun tiga juta rumah per tahun. Kendati, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.
Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah.
"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau enggak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai," jelas Ara.
"Sekarang saya harus kreatif, saya enggak mau pasrah," tegasnya.
Anak buah Prabowo itu hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.
(fby/sfr)
komentar
Jadi yg pertama suka