ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Ipul menegaskan Kementerian Sosial tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Konsolidasi ini dilakukan demi menyamakan data warga Indonesia yang seharusnya menerima bansos.

Ia menyebut Kemensos juga tengah menyinkronkan data-data tersebut di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dikumpulkan (ke BPS), direkonsiliasi, nanti diintegrasikan. Setelah itu dikembalikan ke kita semua sehingga ini menjadi satu data. Jadi, datanya satu dijadikan pedoman seluruh lembaga, kementerian, dan juga daerah," jelasnya.

Gus Ipul tidak menjawab pasti apakah potensi perluasan bansos mencakup BLT untuk warga mengangsur rumah. Pasalnya, Presiden Prabowo juga punya program membangun 3 juta rumah per tahun.

Sang menteri hanya menekankan poin utamanya harus tercipta data penerima bantuan yang valid dan bisa dipakai bersama oleh K/L.

"Ya, nanti (data kepemilikan rumah untuk BLT angsuran hunian) otomatis akan terkoneksi satu dengan yang lain," jawab Gus Ipul.

"Kalau datanya sudah sama kan enak. Ini (warga) punya rumah apa belum, ini sudah punya, kan kelihatan semua," imbuhnya.

Sebelumnya, muncul isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi bantuan langsung kepada masyarakat untuk membayar angsuran kepemilikan rumah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu tersebut. Di lain sisi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga menepis kabar itu, meski ia tak membantah soal penyatuan data.

"Saya belum dengar ada (pembahasan) itu," tepis pria yang akrab disapa Ara itu usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Cuma, memang (yang) kita bicarakan itu, yang saya ingat saya bicara bagaimana data. Karena data itu problem besar di kita," ungkapnya.