TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Kadin pimpinan Arsjad Rasjid itu melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, mengatakan menceritakan pemasalahan hukum yang dialami organisasinya. Dari penyelengaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dinilai tidak sesuai ketentuan hukum sampai dengan adanya kesepakatan tertulis antara Anindya Bakrie dengan Arsyad Rasjid pada 27 September 2024.

Sesuai kesepakatan di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Bahlil Lahadalia, semua pihak akan menyelesaikan perseteruan di tubuh Kadin Indonesia melalui percepatan Munas. Melalui pertemuan dengan Yusril, Dhaniswara berharap segera mendapat arahan dari pemerintah mengenai tempat dan waktu pelaksanaan Munas.

"Tadi juga kami sampaikan ke Pak Menko bahwa Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan,” kata Dhaniswara.

Ia juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024. Acara ini digelar untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Munas. Ia juga menyampaikan prosedur persiapan Munas yang akan dilakukan sesuai AD/ART.

Adapun kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

Yusril, menurut Dhaniswara, sependapat sesuai dengan kesepakatan, perlu segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Pak Menko juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden untuk selanjutnya pemerintah menentukan waktu pelaksanaan Munas,” kata dia.

Kadin pimpinan Arsjad Rasjid melanjutkan rencana mengadakan percepatan Munas. Rencana sesuai kesepakatan dengan Anindya Novyan Bakrie ini berlanjut setelah mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah dalam lawatan ke Cina beberapa waktu lalu.

Rencana menggelar Munas sempat menguap selama beberapa waktu. Kubu Arsjad sebenarnya telah menggelar rapat konsolidasi dengan 497 Anggota Luar Biasa (ALB) untuk persiapan Munas pada 3 Oktober 2024. Namun, Anindya menyangkal adanya kesepakatan dengan Arsjad itu. Ia justru mengumumkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub pada 7 dan 23 Oktober 2023.

Hingga Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, kabar Munas tak terdengar. Padahal, dalam esepakatan Arsjad dan Anindya, Munas akan diselenggarakan setelah pelantikan Prabowo. Kini, lebih dari tiga pekan setelah pelantikan, kubu Arsjad kembali mengumumkan iktikad menggelar Munas untuk menentukan nasib organisasi itu. Mereka mengklaim telah mendapatkan instruksi dari pemerintah.