TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini, menilai bantuan pendanaan yang akan diberikan Cina kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis berpotensi menjadi ancaman. Pasalnya, menurut dia, utang bukan sekadar nominal yang harus dibayar, melainkan juga instrumen politik.

"Ancaman bisa berubah menjadi ancaman yang nyata dan itu butuh waktu. Masalahnya hanya terwujud dalam waktu singkat atau tidak," kata Peni dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Jumat, 15 November 2024.

Dukungan dana dari pemerintah Cina merupakan hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Panda itu pada Jumat sampai Ahad, 8-10 November 2024. Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Peni berujar, utang dapat menjadi instrumen politik sebuah negara untuk memengaruhi negara lain. Ada kaitan erat antara ekonomi dan politik dalam konteks utang. Ketika semakin menumpuk dan sulit dibayar, ia mengatakan utang dari Cina akan menjadi ancaman yang nyata.

Selain itu, Peni mengatakan ancaman akibat utang dapat bersifat spillover atau merambah ke ancaman-ancaman lainnya. Ia mencontohkan, utang yang awalnya hanya dianggap sebagai beban ekonomi yang besar lama-lama dapat menjadi ancaman dalam konteks keamanan atau human security. "Berbagai dimensinya nanti akan saling terkait. Kita tidak bisa memandang remeh utang," ucapnya.

Selain Cina, Amerika Serikat (AS) juga disebut akan mendukung program Makan Bergizi Gratis dalam lawatan Prabowo ke negara itu pada Selasa, 12 November 2024. Peni menilai, dukungan dari kedua negara ini menunjukkan posisi Indonesia yang semakin strategis. Ia menilai kondisi ini sebagai hal yang bagus. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerima bantuan pendanaan Makan Bergizi Gratis ini. "ini bukan ngasih ya, tetapi kan utang," katanya.

Pemerintah, Peni mengatakan, harus mempelajari terlebih dahulu keuntungan hingga besaran bunga yang menyertai utang dari Cina. Pemerintah juga perlu membandingkannya dengan bantuan yang diberikan oleh Amerika. Prinsipnya, kata dia, Indonesia tak boleh memihak salah satu kubu. Alih-alih memihak, ia menilai Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip independen dan aktif supaya bebas untuk bergerak.