TEMPO.CO, Jakarta - Tim ekonom Bank Mandiri menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi masalah serius dalam dua tahun terakhir. Dalam periode 2022-2024, angka PHK meningkat dan didominasi dari pekerja di Pulau Jawa. 

Department Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dendi Ramdani mengatakan kalau kondisi ini biarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terganggu. 

“Nanti akan menjadi hambatan besar untuk ekonomi tumbuh tinggi,” kata Dendi dalam Mandiri Macro and Market Brief Road to Mandiri Investment Forum 2025 secara daring pada Rabu, 20 November 2024. 

Dendi mengatakan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan peningkatan PHK selama tiga tahun terakhir terjadi tren peningkatan. Di Januari-Oktober 2022 terjadi 11 ribu PHK, pada Januari-Oktober 2023 terjadi 45 ribu PHK, dan periode yang sama  2024 ada 64 PHK. 

Dari jumlah itu, pekerja di Pulau Jawa mencatatkan 51 ribu di-PHK pada periode Januari-Oktober 2024. “Ini perlu menjadi perhatian,” kata dia. 

Sementara itu, tim ekonom Bank Mandiri memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh di posisi 5 hingga 5,05 persen hingga akhir 2024. Kondisi ini dinilai akan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi di masa mendatang. 

“Stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang,” kata Chief Ekonomist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam kesempatan yang sama. 

Dia menyebut menjelang akhir tahun, ekonomi global terjadi berbagai volatilitas dan dinamika kompleks. Kendati demikian, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan dukungan stabilitas makroekonomi dan penguatan di berbagai sektor. 

“Kami optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan baik dan melanjutkan tren pertumbuhan positif yang mendukung pembangunan jangka panjang," kata Andry. 

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan prioritas kerja di awal pemerintahan adalah perbaikan ekonomi. Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan pers di Rio de Janeiro, Brasil, pada Ahad, 17 November 2024, usai pertemuan dengan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.