ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saja (skema subsidi BBM baru memakai data tunggal dari BPS), tentu saja," kata Budiman dalam Konferensi Pers di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Budiman mengklaim pembicaraan data tunggal ini memang sudah dilakukan dalam rapat-rapat Kabinet Merah Putih. Ia membocorkan salah satu yang dibahas juga menyangkut data subsidi energi.

Ia tak merinci angka pasti besaran subsidi energi yang akan disalurkan berbekal data tunggal. Budiman hanya menegaskan PT PLN (Persero) hingga PT Pertamina (Persero) sudah menyetor datanya kepada BPS.

"Memang ada ratusan triliun data subsidi (energi), ada sekian triliun yang salah sasaran. Itu nanti kemudian berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, kemudian berdasarkan target graduasi mana yang harus dialihkan," jelasnya.

"Bukan cuma untuk bantuan langsung tunai (BLT), tapi bagaimana untuk permodalanya, pemberdayaan industri, pangannya," imbuh Budiman.

Data tunggal ini tengah dikejar untuk bisa rampung pada 2024. Meski, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti tak bisa menjanjikan apakah data tunggal penerima bantuan sosial (bansos) dan BLT itu bisa rampung pada tahun ini.

Pada hari yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim skema baru subsidi BBM sudah hampir final. Ia tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang dari kunjungan kerja luar negeri.

"Subsidi BBM sudah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) balik," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

"Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden (Prabowo), setelah itu saya akan mengumumkan (skema subsidi BBM baru)," sambungnya.

Bahlil masih merahasiakan bentuk penyaluran subsidi BBM baru. Ia tak merinci lebih lanjut apakah ada perubahan dari yang berlaku saat ini.

Kendati, pada beberapa kesempatan sebelumnya Bahlil menyebut pemerintah memang mengkaji opsi mengubah subsidi BBM menjadi berbentuk BLT.

Menteri Bahlil juga sempat mengungkapkan bahwa subsidi energi yang dinikmati orang kaya menembus Rp100 triliun.

Angka tersebut setara 20 persen-30 persen dari total alokasi subsidi energi di 2024 sebesar Rp435 triliun.