Cari Berita
Tips : hindari kata umum dan gunakan double-quote untuk kata kunci yang fix, contoh "sakura"
Maksimal 1 tahun yang lalu
Ekonomi & Bisnis
Menjelang Nataru, Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Beras 10 Kilogram kepada 22 Juta Keluarga
TEMPO BISNIS   | 15 jam yang lalu
1   0    0    0
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan digelontorkan pemerintah menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) pada Desember 2024.
“Bantuan pangan beras akan dimulai lagi bulan Desember untuk 22 juta penerima bantuan,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024.
Dalam rencana Bapanas, bantuan pangan beras disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Sedangkan pada bulan ini tak ada penyaluran bantuan pangan beras. Bantuan ini merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru.
Sedangkan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton. Arief berujar, pemerintah masih berencana menyalurkan bantuan tambahan sebanyak 200 ribu ton. Dengan begitu, ia mengatakan pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai target di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sampai akhir tahun.
Arief mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini sebanyak 1,9 juta ton. Ia memastikan, stok ini cukup dan aman untuk menyambut Nataru.
Dengan tambahan 200 ribu ton, jumlah kuota penyaluran beras SPHP tahun ini meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. SPHP Beras akan disalurkan di sejumlah daerah yang masih mengalami harga tinggi, di antaranya Sumatera Barat, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Astawa mengatakan, upaya peningkatan penyaluran CBP melalui SPHP merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergejolak (volatile food).
"Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga,” ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis, 14 November 2024.
komentar
Jadi yg pertama suka