ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi yang utang US$10 juta itu itu rezim yang berbeda sama sekali dengan yang ke depan. Dia bisa menggunakan ini ya misalnya ini oke (bayar utang), Apple 16 nya kita keluarin, tapi produk lainnya belum tentu," ujar Agus saat berbincang dengan media di kantornya, Senin (25/11).

Agus menegaskan untuk bisa menjual produknya dengan bebas di Tanah Air, maka Apple harus segera menyesuaikan proposal investasi untuk periode 2024-2026. Di mana, pelunasan utang dan proposal baru tersebut harus dilakukan secara terpisah.

Pemerintah memang sudah menerima proposal baru dari Apple, namun Agus menilai nilainya terlalu kecil dibandingkan market share pengguna iPhone dan produk Apple lainnya di dalam negeri.

"Yang komitmen dia untuk 2024-2026 yang mereka harus sampaikan proposal which is mereka sudah sampaikan proposal, tetapi tetapi bagi kami setelah dilakukan assessment teknokratis proposal itu belum memenuhi standar atau asas berkeadilan," jelasnya.

Adapun asas berkeadilan yang dimaksud Agus adalah:

Pertama, besaran nilai investasi Apple di Indonesia harus setara dengan negara peer lainnya.

Kedua, nilai investasi Apple di Indonesia juga harus setara dengan perusahaan elektronik lainnya, seperti Samsung sebesar Rp8 triliun dan Xiaomi sebesar Rp5 triliun.

Ketiga, importasi produk Apple di Tanah Air harus bisa menciptakan nilai tambah dan pemasukan bagi negara.

Keempat, seberapa besar perusahaan elektronik, dalam hal ini Apple memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Lanjut Agus, Kemenperin telah melakukan perhitungan nilai investasi yang layak bagi Apple. Namun, ia belum mau membocorkan jumlahnya.

Namun, ia memastikan pihaknya akan segera memanggil pihak Apple untuk kembali menegosiasikan proposal baru dengan nilai perhitungan pemerintah.

"Berdasarkan rapat pimpinan hari ini, telah diputuskan nilai kewajaran untuk Apple melakukan penambahan investasi berdasarkan aspek berkeadilan tersebut. Tapi soal angka jangan tanya dulu ya," tegasnya.