ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada risikonya, sangat besar, dan kita belum memiliki proteksi yang baik dengan cyber risk ini," wanti-wanti Ogi.

Ia juga memaparkan kerugian finansial atas serangan siber tersebut. Ogi mengutip data 2023 lalu, di mana ada lebih dari 350 juta cyber attack dengan total kerugian minimum US$1 juta atau Rp15,9 miliar (asumsi kurs Rp15.926 per dolar AS).

Di lain sisi, Ogi menyebut tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Ia menegaskan pengguna layanan digital akan lebih khawatir untuk menggunakan layanan yang memiliki rekam jejak kurang baik dalam menangani serangan siber.

"Tapi digitalisasi di sektor jasa keuangan adalah suatu keniscayaan. Hampir semua lembaga jasa keuangan itu kalau mau tetap survive dalam menahan kompetisi harus punya layanan digital," tandas Ogi.

Di lain sisi, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyinggung soal penanganan serangan siber. Begitu pula dengan kode etik penggunaan artificial intelligence (AI).

Panduan AI itu diluncurkan OJK bersama empat asosiasi fintech di Indonesia, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI). Ini diluncurkan pada akhir 2023 lalu.

"Untuk mitigasi yang sudah kita lakukan, tentunya OJK bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Karena lagi-lagi kita bekerjanya secara ekosistem," tegas Sophia dalam konferensi pers di sela-sela acara.

"OJK sendiri untuk penguatan tersebut sudah ada Peraturan OJK yang dikeluarkan di 2021 (dan) 2022, baik itu untuk perbankan maupun lembaga jasa keuangan non-bank. Bahkan, baru-baru ini kita juga mengeluarkan terkait penggunaan AI, bagaimana etikanya yang harus dibangun," tambahnya.