Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan pada hari Selasa (26/11) bahwa ia akan meminta perusahaan-perusahaan untuk menerapkan kenaikan gaji yang signifikan pada negosiasi tenaga kerja tahun depan, karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga kestabilan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta merespons kenaikan biaya hidup.

Ishiba bersumpah untuk mendorong pertumbuhan upah pada negosiasi tahunan shunto pada musim semi mendatang setelah perusahaan-perusahaan Jepang memberikan kenaikan upah terbesar mereka dalam 33 tahun terakhir pada awal tahun ini.

Ishiba menyimpulkan diskusi tiga pihak antara pemerintah, pengusaha, dan pemimpin serikat pekerja dengan mengatakan, “Kami meminta agar para pelaku usaha bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan gaji yang signifikan dalam negosiasi tahun depan.”

Serupa dengan kenaikan signifikan pada awal tahun ini, kelompok serikat pekerja terbesar di Jepang menyerukan kenaikan upah setidaknya 5% pada tahun 2025. Para ekonom mempertanyakan apakah kenaikan tersebut realistis.

Untuk memenuhi tujuan kebijakannya yaitu meningkatkan upah minimum rata-rata sebesar 42% pada akhir dekade ini, Ishiba juga berjanji untuk menguraikan langkah-langkah spesifik pada musim semi mendatang.

Pemerintah berencana untuk melanjutkan diskusi dengan para pemimpin bisnis dan tenaga kerja mengenai target upah minimum dan berharap dapat menciptakan lingkungan di mana kenaikan upah minimum dapat dilakukan, kata Ishiba.

Di Jepang, intervensi pemerintah dalam pembicaraan manajemen dan tenaga kerja pada awalnya dipandang sebagai praktik yang tidak biasa atau bahkan tabu; namun, seiring berjalannya waktu perusahaan-perusahaan mulai menerima ide kenaikan gaji untuk memikat para talenta.