TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun industri garam di dalam negeri untuk menyetop impor garam konsumsi pada tahun 2025. Dia berujar, lembaganya akan membangun satu industri tiruan atau modeling, untuk memproduksi garam yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami ingin membangun satu modeling nanti di bawahnya BUMN, tentu kami akan serahkan pada BUMN tapi kami akan bangun satu modeling untuk bikin produksi (garam)," ujar Trenggono saat ditemui di kantornya pada Kamis, 28 November 2024.

KKP, kata Trenggono, telah menentukan lokasi untuk membangun industri garam tersebut. Daerah itu berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dinilai bagus sebagai lokasi industri garam.

Menurutnya, pembangunan industri garam memiliki berbagai kriteria penting untuk dapat menentukan lokasi itu. Meskipun tak menyebutkan seperti apa kriteria itu, Trenggono mengatakan saat ini kementeriannya berfokus pada bagian hulu untuk memproduksi garam.

"Saya kira yang paling penting bagi kami di KKP itu adalah soal hulu. Jadi kalau hulunya melimpah, saya punya keyakinan industri (garam) bisa dibereskan, karena itu masuk ke hilir," ucap dia.

Mantan Wakil Menteri (Wamen) Pertahanan ini turut membeberkan terkait kandungan garam yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan konsumsi. Trenggono mengatakan, kandungan tersebut yakni Natrium Chloride atau NaCl yang berada di atas minimum sebesar 97 persen.

"Kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NaCl di atas minimum 97 persen. Di sana (NTT) sudah kami lihat di sana itu lebih dari 97 persen NaCl-nya," tutur Trenggono.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan terkait pemerintah hendak menyetop impor garam pada 2025. Dia mengatakan regulasi pemberhentian impor garam tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Zulhas menyebutkan swasembada garam akan dilakukan mulai tahun depan. "Kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126," ujar Zulhas usai menjalankan rapat terbatas di Gedung Mina Bahari III, KKP.

Dia mengatakan, wacananya peningkatan industri garam akan dibebankan kepada KKP selama dua tahun. Zulhas menyebutkan, hal tersebut agar Indonesia mampu memproduksi garam sebagai bahan konsumsi masyarakat.

"Jadi tanggung jawabnya besar, dan dua tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri," ucap dia.

Eks Menteri Perdagangan ini menginginkan industri garam tersebut harus mencapai kata swasembada. Dia meminta agar setiap perusahaan yang memproduksi garam, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memproduksi garam sebagai bahan konsumsi masyarakat.

"Sementara nanti perindustrian (garam) silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa," tutur Zulhas.

Sementara itu, dia mengatakan upaya untuk menghentikan impor garam pada tahun depan merupakan komitmen pemerintah. Hal tersebut, kata Zulhas, sebagai bentuk perwujudan untuk mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.

"Ya, semua ini adalah dalam rangka menuju swasembada pangan, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadinya 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027. Jadi waktu kita pendek sekali, besok kan sudah 2025, artinya dua tahun," ujar dia.

Zulhas yakin swasembada pangan terwujud pada 2027. Dia mengatakan, semua lembaga pemerintahan saat ini sedang bekerja keras untuk menggapai ambisi tersebut yang hanya tersisa dua tahun.

"Dalam kerja dua tahun ini, kami percaya, kami yakin, kami kompak, kami kerja keras semuanya, mudah-mudahan sebelum 2027 bisa swasembada, minimal beras jagung dan garam untuk konsumsi," ucap Zulhas.