TEMPO.CO, Jakarta - Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang bakal ditunda. Pengunduran penerapan kebijakan PPN 12 persen tersebut buntut beragam protes yang dilayangkan oleh berbagai kalangan. Beberapa menilai menaikkan persentase PPN saat ini justru lebih banyak mudaratnya ketimbang dampak positif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia misalnya, justru meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan PPN itu. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemerintah saat ini belum tepat untuk memaksakan menetapkan kebijakan tersebut.

“Ini timing-nya belum pas, bukan soal 12 persen,” kata Arsjad Rasjid kepada awak media di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, pada Selasa, 26 November 2024.

Komisi Informasi Pusat (KIP) juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana PPN 12 persen ini. Selain tak transparan, KIP menilai rencana tersebut juga akan merugikan masyarakat. Sebab, rencana ini dinilai akan berimplikasi pada ekonomi dan sosial masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali, harus mendengar aspirasi masyarakat,” kata anggota KIP, Rospita Vici Paulyn kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 November 2024.

KIP mencatat implikasi ke ekonomi masyarakat ini meliputi gaji setiap bulan dipotong pajak, bonus dan tunjangan hari raya dipungut pajak, rumah dan bumi kena pajak, kendaraan dikenai pajak, harga barang-barang melambung, dan jual-beli pun akan ikut terdampak.

“Ini akan merembet ke mana-mana, BBM naik, sembako juga baik,” kata dia.

Tempo merangkum sederet fakta tentang wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen yang dikabarkan bakal diundur.

Kabar potensi diundurnya rencana kenaikan PPN 12 persen disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Pengunduran ini, kata Luhut, masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyebutkan rencana penundaan tersebut nyaris pasti.

“Hampir pasti diundur,” kata eks Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini kepada awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan Presiden Prabowo kemungkinan bakal membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen sebab tak ingin menambah beban masyarakat. Diketahui, dampak naiknya PPN berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan berbuntut pada napas perekonomian sektor perdagangan.

“Intinya presiden tak ingin menambah beban masyarakat,” kata Luhut.

Luhut mengatakan penolakan masyarakat terhadap wacana naiknya PPN 12 persen karena belum mengetahui struktur dan mekanisme kenaikan tersebut. Luhut berujar, pemerintah masih akan membahas soal rencana pertambahan pajak ini.

“Karena orang belum tahu strukturnya,” kata dia.

Menurut Luhut, sebelum kenaikan PPN berlaku, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi satu hingga dua bulan ke masyarakat. Dia menyebut, pemerintah saat ini juga sedang menghitung besaran stimulus itu.

“Sebelum itu jadi (PPN 12 Persen) harus diberikan dulu stimulus ke ekonomi rakyat,” katanya.

Diketahui, bantuan sosial atau bansos merupakan salah satu beban berat Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan PPN 12 persen agar APBN tetap sehat. Menurut Luhut, bansos kini akan dialihkan ke subsidi listrik, sehingga penerapan kenaikan PPN dapat ditunda.

“Karena kalau diberikan (langsung) ke rakyat, takut dijudikan lagi nanti,” kata LBP, singkatan nama Luhut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID (Magang) | ADIL AL HASAN | ILONA ESTERINA | HAN REVANDA
Pilihan editor: Alasan Ketua DEN Luhut Sebut Pemerintahan Prabowo akan Tunda Pelaksanaan PPN 12 Persen