TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) siap menalangi biaya program mandatori biodiesel B40. Hal ini menyusul kemungkinan adanya gap harga setelah melonjaknya harga sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar.

“BPDPKS akan bersedia untuk membiayai gap harga di bawah harga minyak sawit yang baru,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers 12th Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Ministerial Meeting, Jumat, 29 November 2024.

Airlangga memastikan, tidak akan ada penundaan implementasi biodiesel B40 pada tahun depan yakni, per 1 Januari 2025. “Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen mulai pada tanggal 1 Januari,” ucap Airlangga.

Sebelumnya Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan, BPDPKS tidak akan sanggup mendanai program B40 tersebut. Menurut Eddy, proyeksi pendapatan BPDPKS dari pungutan ekspor sawit pada tahun 2025 hanya berada di kisaran Rp 21,5 triliun.

Namun, dia menyebut, BPDPKS saat ini masih memiliki saldo sebesar Rp 32 triliun. Eddy mengatakan, saldo ini berasal dari anggaran BPDPKS dan dana cadangan. Sehingga, Apabila diakumulasikan, total saldo BPDPKS berjumlah Rp 53,5 triliun.

Sementara menurutnya, realisasi dari program biodiesel B40 akan menelan dana sebesar Rp 47 triliun. Dia menyebut, angka tersebut dihitung dari asumsi harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga solar.

Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.