TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bakal menghentikan sementara pekerjaan preservaasi jalan tol maupun jalan nasional mulai 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keenyamanan lalu lintas selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru.

Kendati demikian, Dody mengatakan kondisi jalan tol maupun jalan nasional dalam kondisi baik untuk dilalui. “Kami akan memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi mantap dan tidak berlubang,” kata Dody dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 Desember 2024, dikutip dari keterangan resmi.

Dody juga mengatakan Kementerian PU menyiapkan 124 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area di rua tol seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian PU membuka sejumlah ruas tol fungsional sementara untuk umum sepanjang 120,4 kilometer.

Ruas tol fungsional itu terdiri dari ruas tol sepanjang 90,42 kilometer di Sumatera dan 29,98 kilometer di Jawa. Di Sumatera, ruass tol fungsional tersebut antara lain Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum), Tol Binjai -Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin. Kemudian, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung-IC Indrapura).

Sementara di Pulau Jawa, yaitu Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara-Sadang, Tol Solo-Yogyakarta Seksi Kartosuro-Purwomartani untuk Segmen Klaten–Prambanan, Tol Probolinggo - Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Besuki).

“Kami juga menyiapkan 393 posko di titik yang telah ditentukan dan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana seperti banjir, genangan air dan tanah longsor,” ujar Dody.

Kementerian PU, Dody menuturkan, mengidentifikasi 550 titik lokasi rawan longsor dan 298 titik lokasi rawan banjir. Untuk penanganan bila terjadi bencana, 440 unit alat berat dan 137 titik material pun disiapkan.

“Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG, BNPB, BUJT, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya," kata Dody.