TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, satuan tugas (Satgas) Barang Impor yang akan dibentuk berbeda dengan Satgas Impor Ilegal yang pernah dibentuk eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Pasalnya, Satgas anyar ini juga akan menyasar impor ilegal.

“(Sasarannya) ada yang legal, ada yang ilegal,” kata Ferry saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Desember 2024.

Ferry bercerita, usulan pembentukan satgas impor ini pertama kali mencuat dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa, 3 Desember 2024.

Menteri yang hadir dalam rapat itu yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diwakili oleh wakilnya, Riza Patria. Sedangkan Ferry hadir mendampingi Budi Arie.

Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ferry mengatakan, Satgas akan bertugas mengkaji dan mengevaluasi dampak impor terhadap masyarakat, khususnya UMKM.

Langkah ini menjadi bentuk perlindungan sosial dan ekonomi dari kementrian-kementerian di bawah kementerian koordinator itu. “Banyak sekali impor yang terdampak seperti susu dan produk pangan lainnya,” kata Ferry, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) itu.

Ihwal komoditas apa saja yang akan dikaji dan dievaluasi oleh Satgas itu, Ferry belum bisa memastikan. Namun, ia mengatakan impor susu dan tekstil menjadai sorotan kementeriannya dalam rapat itu. Impor kedua komoditas ini belakangan disorot karena dinilai merugikan peternak dan industri domestik.

Ferry juga belum dapat memastikan langkah apa yang akan diambil untuk membatasi impor itu. Langkah itu, menurut dia, berhubungan juga dengan kementerian lain. Sementara, satgas akan berfokus kepada pengkajian dan evaluasi.

Kementerian Koperasi sendiri mendukung adanya satgas tersebut. Musababnya, Ferry mengatakan, banjir impor penting untuk dikaji dan dievaluasi untuk menjadi bahan pertumbangan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya rasa kementerian lain juga merasakan hal yang sama,” katanya.