TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan rencana kepindahan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Dody, kepala negara menargetkan berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028.

“Selambatnya, 17 Agustus 2029. Eksekutif, legislatif, sampai yudikatif, beserta seluruh ASN (pindah) ke sana,” kata Dody saat ditemui di Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024.

Dody sempat mengatakan ada potensi perlambatan pembangunan IKN. Musababnya, ada program lain yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya, swasembada pangan. Sehingga, saat ini Kementerian PU berfokus pada penyediaan air untuk pertanian.

Kendati demikian, Dody optimistis pembangunan IKN tidak akan molor terlalu jauh dari target. Adapun bila menilik timeline perencanaan timeline IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. “Sekadar mundur saja. Tapi on track 100 persen, ya pasti enggak. Duitnya kan terbatas,” kata Dody. “Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang mau membangun, ya dengan senang hati.”

Sebelumnya, dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran RP 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Keberlanjutan pembangunan sempat dipertanyakan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya usai dilantik di Gedung MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.  Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono alias AHY beberapa kali mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan megaproyek tersebut, tetapi dengan penyesuaian.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan,  Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien. “Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.  “Selebihnya, kita kawal.”