TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Purwadi Arianto memastikan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan dilaksanakan. Ia mengatakan skema pemindahan sedang dirancang.

“Garis besarnya kami rancang sehingga kapan mereka harus berangkat, dari mana direkrut, kami siapkan,” kata Purwadi saat ditemui usai acara Launching Corporate University dan Smart ASN di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin, 9 Desember 2024.

Namun Purwadi tidak memberkan kapan pemindahan ASN bakal dilakukan. Yang pasti, pemindahan ASN ke ibu kota baru bakal dilaksanakan bertahap. Menurut dia, pemerintah sembari menyiapkan infrastruktur tambahan lantaran ada kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembangunan pertama kan baru ada 4 Menko gedung Kementerian Koordinator/Kemenko), sekarang ada 7 (Kemenko),” kata Purwadi. Ia juga mengatakan pemindahan tidak harus menunggu pembangunan 47 tower ASN selesai seluruhnya. “Ada kebutuhan yang mungkin Menko pindah, kami akan dorong,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah era Presiden Jokowi berencana memindahkan ASN pada Juli 2024, lalu mundur ke September. Namun, jadwal pemindahan pada September juga kembali tertunda.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 Basuki Hadimljono pernah mengatakan penundaan tersebut dilakukan lantaran Presiden Jokowi ingin ASN yang pindah ke ibu kota baru bisa langsung bekerja. Karena itu, perkantoran maupun hunian harus dipastikan. benar-benar siap digunakan.

Namun, rencana itu tidak terlaksana hingga periode pemerintahan Presiden Jokowi habis pada 20 Oktober 2024. Ketika kursi pemerintahan beralih ke tangan Presiden Prabowo Subianto pun rencana pemindahan ASN ke IKN belum terealisasi hingga kini.

Teranyar, Basuki—yang kini menjabat Kepala Otorita IKN—mengklaim ekosistem di IKN sudah siap bila pemindahan ASN dilaksanakan tanuh depan. Menurut Basuki, semua kantor Kemenko di IKN selesai pada Desember ini. Namun, pemindahan tersebut menunggu keputusan Kementerian PANRB.

“Tergantung MenPANRB” kata Basuki usai pertemuannya dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Senin, 18 November 2024.