ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di samping itu, sebagai bagian dari tren global menuju ekonomi hijau, Indonesia berkomitmen dalam persiapan COP29 di Baku, Azerbaijan, untuk memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif. Indonesia bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta menghindari 1 miliar ton emisi karbon dioksida.

Direktur Pengembangan Bisnis BEI, Jeffrey Hendrik sebagai partner Mandiri Institute dalam pembuatan kajian ESG Implementation Report 2024 menyatakan bahwa sustainability di pasar modal Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif Bank Mandiri untuk berkolaborasi dengan BEI dalam penyusunan tiga kajian implementasi keberlanjutan sejak tahun 2022," ujar Jeffrey.

Eka menambahkan, pemilihan tema kali ini didasarkan oleh kebutuhan seluruh stakeholder akan jembatan tren peningkatan implementasi ESG pada tingkat global dengan kesiapan sektor swasta dan keuangan.

"ESG bukan hanya menjadi isu strategis bagi dunia usaha tetapi juga fondasi penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan memegang peran penting dalam mendorong transformasi bisnis dan integrasi ESG," jelas Eka.

Sejalan dengan peningkatan komitmen tersebut, Bank Mandiri turut mendukung rencana pemerintah dengan konsisten mendorong kontribusi perseroan terhadap pembiayaan keberlanjutan dan pembiayaan hijau. Hingga kuartal III/2024, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan atau sustainable sector sebesar Rp285 triliun, atau 22,9 persen dari total kredit Bank Mandiri.

Dari nilai itu, pembiayaan ke sektor hijau Bank Mandiri telah menembus Rp142 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,4 persen dari total penyaluran kredit Bank Mandiri di kuartal III/2024.

Tak hanya sisi pembiayaan, Bank Mandiri juga secara konsisten mengadopsi praktik-praktik ESG secara lebih luas, termasuk di dalam operasional perusahaan.

Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong menjelaskan, Bank Mandiri juga meluncurkan laporan ESG Implementation 2024, sebagai hasil riset kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia. Laporan ini memberikan gambaran implementasi ESG di perusahaan tercatat dan tidak tercatat, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Beberapa temuan utama dalam laporan ini meliputi:

1. Adopsi aspek keberlanjutan, dalam hal ini ESG, pada perusahaan tercatat di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024. Hal ini terlihat dari implementasi aspek ESG pada strategi operasional dan bisnis, pengukuran emisi karbon yang dihasilkan, dan assessment parameter ESG secara keseluruhan.

2. Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Sebanyak 64% perusahaan tercatat telah mengukur emisi GRK, dengan fokus pada pengukuran emisi Scope 1 (direct emission) dan Scope 2 (indirect emission).

3. Masuk ke dalam pasar modal dan bursa saham dapat mendorong sektor swasta untuk mengimplementasikan aspek ESG lebih baik. Dalam hal ini, perusahaan tercatat memiliki awareness yang lebih tinggi terkait dengan inisiatif pengurangan emisi dan taksonomi hijau, serta implementasi isu keberlanjutan yang lebih dalam dibandingkan perusahaan swasta non-listed lainnya.

4. Penggunaan produk keuangan berkelanjutan masih terbatas pada sektor swasta di Indonesia, baik penerbitan obligasi keberlanjutan (sustainable-related bond) dan penggunaan sustainable loan. Keterbatasan proyek hijau dan pemahaman mengenai instrumen pembiayaan tersebut menjadi tantangan utama untuk meningkatkan penggunaan dan penerbitan sustainable-related financing ke depan.

5. Pada lingkup ASEAN, secara total Indonesia menempati ranking ke-3 dalam penerbitan sustainable bonds (surat hutang keberlanjutan) dengan total US$15,39 miliar (19 persen dari total ASEAN) sementara Singapura menempati ranking pertama dengan total penerbitan US$26,26 miliar sampai Oktober 2024.

Andre menambahkan, mayoritas perusahaan (87 persen) tercatat berhasil mengadopsi ESG demi mendongkrak nilai perusahaan, sementara 80 persen didorong oleh kebijakan pemerintah.

"Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang terstruktur untuk mempercepat implementasi ESG, sejalan dengan tren regional dan global," papar Andre.

Di sisi lain, pasar karbon Indonesia berfokus pada strategi bertahap yang mencakup pasar karbon wajib, pasar karbon sukarela, dan pajak karbon. Pajak karbon sendiri direncanakan mulai diterapkan pada 2025 sebagai prioritas utama untuk memperkuat ekosistem pasar karbon.

Andre berharap, strategi ini diharapkan mampu mendukung integrasi sistem perdagangan emisi pada 2025, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar karbon sukarela.

"Mandiri Institute percaya bahwa laporan ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat implementasi ESG di Indonesia," pungkas Andre.