TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG). Namun mantan presiden ini mengkritisi besar anggaran yang hanya Rp 10.000 per porsi.

"Ku hitung Rp 10.000 toh. Sekarang harga-harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut kurang untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Tapi ia mengatakan, saran untuk meninjau ulang anggaran per porsi patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Tadinya, anggaran makan bergizi gratis ini dipatok Rp15 ribu per porsi. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang bertugas menyelenggarakan MBG secara nasional, anggaran Rp10 ribu sudah cukup.

Angka Rp 10 ribu itu didapat berdasarkan uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa 3 Desember 2024.

Angka itu hanya rata-rata nasional, artinya bisa lebih dari Rp10 ribu jika bahan makanan di lokasi tersebut lebih mahal dari daerah lain.

Untuk program makan bergizi gratis ini, pemerintah menyediakan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

BGN memanfaatkan anggaran itu untuk membentuk membuka 30 ribu satuan layanan dari Sabang hingga Merauke untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan bagi murid sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Ia mengatakan BGN menyediakan anggaran untuk belanja bahan baku dan membayar tenaga kerja warga setempat untuk masak dan membantu pekerjaan lain. Satuan layanan tidak membeli makanan matang, tapi membeli bahan mentah dari masyarakat setempat..

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.