TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berniat menyediakan rumah layak dan siap huni untuk memenuhi 9,9 juta backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia. Meski turun dari tahun sebelumnya, ia menilai angka yang didapat dari data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024 tersebut masih sangat tinggi dan menunjukkan kondisi yang mendesak.

“Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Niat tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menyatakan, tingginya kuantitas masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri yang menjadi motor penggerak salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Untuk mencapai keberhasilan program tersebut, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan stakeholder. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. 

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar dia.

Di samping itu, AHY menyampaikan, pemerintah juga menyiapkan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dalam rangka menyediakan rumah layak dan terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Di akhir November 2024, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200 ribu menjadi 800 ribu,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Adapun, Nixon mengatakan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan pendanaan lebih dari Rp70 triliun, saat ini pendanaan FLPP hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” katanya.

Fifia Asiani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.