Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
DJPPR Kemenkeu Dorong Inovasi Dalam Pendanaan Proyek Infrastruktur
CNN EKONOMI
| Desember 18, 2024
8 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) membeberkan jurus jitu menggaet investor swasta dalam proyek infrastruktur RI.
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kemenkeu Lalu Taruna Anugerah menegaskan pembangunan infrastruktur penting untuk terus dilanjutkan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi melesat sampai 8 persen.
"Pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen perlu melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kedua, mendorong partisipasi swasta dan innovative financing," ungkapnya dalam Talk Show 'Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen' di Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu mencatat pembiayaan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp6.445 triliun pada 2020-2024. Sedangkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup mendanai 37 persen, yakni sekitar Rp2.385 triliun.
DJPPR menekankan kas pemerintah tidak cukup untuk memikul tanggung jawab itu sendirian dalam membangun infrastruktur. Oleh karena itu, sisanya bisa ditopang dari BUMN hingga investasi swasta.
"Bagaimana caranya agar swasta bisa tertarik ikut berinvestasi? Tentunya ini akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita melihat appetite swasta yang profit oriented," beber Lalu.
Ia lantas mencontohkan bagaimana kehadiran skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang ada selama ini. Menurutnya, proses yang tak kalah penting dalam rangkaian ini adalah menyiapkan proyek infrastruktur dengan matang.
Lalu menegaskan DJPPR Kemenkeu bakal mendampingi bagaimana perencanaan proyek infrastruktur. Mulai dari aspek finansial, lahan, perizinan, hingga aspek revenue stream.
"Artinya, bankable itu menjadi suatu perhatian kita untuk disiapkan sedemikian rupa dan didampingi konsultan yang kita hire. Sehingga pada saat nanti dilelang oleh penanggung jawab proyek kerja sama, swasta bisa dipastikan tertarik akan masuk," tegasnya.
Di lain sisi, Lalu menekankan pentingnya implementasi environment, social, and governance (ESG). Ia mengatakan DJPPR sudah menyediakan ESG Framework dan ESG Manual untuk mewujudkan implementasinya dalam proyek infrastruktur.
(skt/agt)
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!