ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui POJK 27/2024, OJK mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

Ismail mengatakan dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti, pihaknya menyusun strategi menjadi tiga fase transisi.

Pertama, soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan. Kedua, fase penguatan dan ketiga, fase pengembangan.

"Untuk mendukung peralihan tugas yang lancar, baik, dan aman pada fase pertama, OJK menerbitkan POJK 27/2024 yang mengadopsi Peraturan Bappebti dengan berbagai penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan standar best practices dan pengaturan di sektor jasa keuangan," jelas Ismail.

Tujuan diterbitkannya POJK ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melakukan perdagangan aset keuangan secara teratur, wajar, transparan dan efisien.

Selain itu, aturan ini sekaligus memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.

"POJK ini menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi penyelenggara aset keuangan digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental," tutur Ismail lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya mengimbau konsumen dan calon konsumen aset keuangan digital termasuk aset kripto untuk memiliki pemahaman yang baik terkait risiko aset keuangan digital, seperti pertimbangan dalam melakukan transaksi.

Di samping itu, diperlukan juga peran aktif penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dalam meningkatkan literasi konsumen.

"OJK berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan dan penguatan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dengan tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan dan pelindungan konsumen dengan bukti nyata melalui penerbitan POJK 27/2024 ini," pungkas Ismail.