TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, berharap agar gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tidak terjadi di Indonesia.

"Kita berharap tidak ada yang namanya badai PHK atau monster PHK," ujarnya dalam konferensi pers, yang dikutip dari Antara, Selasa lalu..

Ia mendapatkan informasi mengenai potensi PHK yang mungkin dilakukan oleh sekitar 60 perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan dan serikat pekerja sama-sama menginginkan terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih kondusif.

Sepanjang tahun 2024, berbagai sektor industri di Indonesia mengalami gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang memberikan dampak signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional. Faktor-faktor seperti pelemahan ekonomi global, meningkatnya persaingan bisnis, dan pesatnya perkembangan digitalisasi telah memicu perubahan besar di dunia kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, mengungkapkan bahwa sejak awal tahun hingga Desember, tercatat setidaknya 80.000 kasus PHK. Noel menilai angka tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Ini kan menjadi 80 ribuan (PHK) datanya,” kata Noel ketika ditemui di kantornya pada Senin, 23 Desember 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK tahun ini, dengan total 24.013 orang tenaga kerja terdampak.

“Ada 3 sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Berikut adalah lima provinsi dengan jumlah kasus PHK massal terbanyak pada tahun 2024:

1. Jawa Tengah (13.722)  

Menurut laporan, Jawa Tengah mencatat lebih dari 20 ribu kasus PHK, dengan sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi kontributor utama. Di DKI Jakarta, sektor jasa menjadi penyebab utama tingginya angka PHK, sementara di Banten, sektor industri baja dan petrokimia mendominasi jumlah kasus.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2024, sebanyak 32.064 pekerja terdampak PHK di Indonesia. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menyumbang 23,29 persen atau sekitar 7.469 kasus.

Banten berada di peringkat ketiga dengan total 6.359 pekerja terdampak PHK. Sebagai provinsi dengan sektor industri yang dominan, seperti baja dan petrokimia, Banten menghadapi tekanan besar akibat ketidakstabilan ekonomi global dan perubahan cepat di dunia usaha.

Jawa Barat menempati posisi keempat dengan 5.567 pekerja terdampak sepanjang 2024. Angka ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi sektor-sektor industri di provinsi tersebut akibat tantangan ekonomi serta kebutuhan pasar yang terus berubah.

Dengan 1.812 kasus PHK, Sulawesi Tengah berada di urutan kelima. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan provinsi lain, dampaknya tetap signifikan bagi tenaga kerja lokal yang bergantung pada sektor-sektor tertentu.

Oleh karena itu, Kemnaker telah menyiapkan beberapa skema sebagai langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak buruk yang mungkin terjadi imbas badai PHK. "Karena kita tidak mau isu PHK ini menjadi mimpi buruk setiap hari di memori kawan-kawan pekerja. Tugas negara lah harus hadir mampu menjawab,” ujar Noel.

Pilihan editor: Strategi Penyelamatan Sritex