Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Jelang Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Ada Isu Pungutan sampai Susu Diganti Daun Kelor
TEMPO BISNIS
| 14 jam yang lalu
4 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi andalan Presiden Prabowo, akan segera dilaksanakan bulan depan, Januari 2025. Muncul kabar viral adanya sekolah yang memungut biaya untuk pengadaan tempat makannya sampai rencana susu diganti daun kelor.
Belum lama ini viral kabar ada sekolah mengenakan pungutan pada siswa untuk program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditugasi Presiden Prabowo menjalankan program itu, menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, 24 Desember 2024, mengatakan, bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.
"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan seperti dikutip Antara.
Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.
"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.
Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, terutama bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.
Menu Susu Tak Dipaksakan Ada
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diberikan di daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah atau daerah yang memiliki jarak logistik terjangkau oleh daerah peternakan.
"Susu akan diberikan di daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin, 23 Desember 2024.
Ia mengatakan, kalau bukan daerah peternakan sapi perah atau tidak terjangkau oleh logistik daerah peternakan sehingga ketersediaan susu menjadi tidak ada maka pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dipaksakan.
Adapun menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis bagi daerah yang bukan peternakan atau memiliki jarak logistik yang jauh dari daerah peternakan dapat diganti dengan telur atau daun kelor.
"Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor," kata Dadan.
"Tapi di daerah-daerah peternakan sapi perah yang cukup maka itu menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis," katanya.
BGN juga akan mengutamakan susu pasteurisasi untuk susu Makan Bergizi Gratis.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.
Makan bergizi gratis tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.
Namun demikian, dia mengatakan bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.
Ia menyampaikan makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi sehingga harus melakukan impor.
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!