Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex
CNN EKONOMI
| 23 jam yang lalu
1 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit.
"Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,"ujar Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).
Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex sehingga raksasa tekstil itu masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit," terangnya.
Menurut Saleh, apabila Sritex dibiarkan pailit dampaknya akan luas.
"Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.
Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.
"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi," ujarnya.
Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.
"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo," tuturnya.
Karenanya, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.
"Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini," ujarnya.
(sfr/sfr)
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!