TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi bungkam ketika ditanyai wartawan perihal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN, kata Prasetyo, merupakan domain dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Masalah PPN tanya Kemenkeu, tanya (Menko Perekonomian) pak Airlangga,” kata Prasetyo ketika ditemui Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena kompleks Gelora Bung Karno, Sabtu, 28 Desember 2024.

Prasetyo juga tidak tahu-menahu apakah masih ada kemungkinan dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan atau menunda kenaikan PPN tersebut. Diketahui kenaikan PPN merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dapat dianulir keberlakuannya lewat Perppu.

“Gak tahu aku,” ucap Prasetyo yang diikuti dengan gelak tawa.

Di lain tempat pada hari yang sama, Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PPN. Aksi ini diketahui dilangsungkan di kawasan Istana Negara, Jakarta sejak pukul 15.00 WIB. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan tarif PPN 12 persen.

“Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan, kami akan turun serentak di seluruh Indonesia,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal.

Penolakan kenaikan PPN ini terjadi karena para mahasiswa menilai adanya kebijakan ini justru menjadi ancaman bagi rakyat, terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Naufal beranggapan, kenaikan PPN tidak linier dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan lapangan pekerjaan. 

“Ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” katanya.

Penolakan terhadap tarif PPN 12 persen juga disuarakan oleh para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mereka yang ikut menolak di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Romo Frans Magnis Suseno, hingga Kardinal Ignatius Suharyo.

“Kami menilai kebijakan kenaikan PPN itu akan semakin menyulitkan masyarakat menengah bawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya,” tulis para tokoh tersebut dalam keterangan resmi mereka yang diterima Tempo, Sabtu, 28 Desember 2024.

Michelle Gabriela ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.