ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani lalu membeberkan daftar barang/jasa pokok yang tarif PPN-nya 0 persen pada 2025 mendatang. Salah satunya adalah jasa pendidikan pemerintah dan swasta. Jasa pendidikan pemerintah dan swasta itu adalah sejumlah item yang dirinci Sri Mulyani akan tetap PPN 0 persen pada 2025.

"Jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, jasa kesehatan," ujar Sri Mulyani menuturkan barang/jasa tarif PPN 0 persen pada 2025 nanti.

Berikut rincian daftar barang/jasa tarif tetap PPN 0 persen yang dirinci Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Prabowo memberikan pernyataan:

Beras
Jagung
Kedelai
Buah-buahan
Sayur-sayuran
Ubi jalar
Ubi kayu
Gula
Ternak dan hasilnya
Susu segar
Unggas
Hasil pemotongan hewan
Padi-padian
Kacang-kacangan
Ikan
Udang
Biota lainnya
Rumput laut
Tiket kereta api
Tiket bandara
Angkutan orang
Jasa angkutan umum dan sungai
Penyerahan jasa paket
Jasa biro perjalanan
jasa pendidikan pemerintah dan swasta
Buku-buku pelajaran
Kitab suci
Jasa kesehatan
Jasa keuangan dana pensiun
Jasa keuangan lain seperti kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa.

"Semuanya tetap dapat fasilitas PPN 0 persen. Tidak bayar PPN," tegas Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani pun membeberkan daftar barang/jasa sangat mewah yang diterapkan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Daftar barang/jasa sangat mewah yang kena PPN 12 persen itu, katanya, sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023.

Beberapa di antaranya adalah kelompok hunian mewah yakni apartemen, kondominium, dan town house dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih. Kemudian balon udara, pesawat udara pribadi, peluru dan senjata api, hingga kapal pesiar dan yacht.

Sebelumnya, dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menyatakan harus menyampaikan sendiri kepada rakyat Indonesia secara langsung terkait kenaikan PPN jadi 12 persen tersebut.

"Saya sampaikan beberapa hal tentang PPN, yang mungkin masih ada suatu keragu-raguan dan ketidakpemahaman yang tepat. Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi Menkeu dan jajaran, saya merasa untuk sampaikan sendiri masalah PPN 12 persen," ujar Prabowo.

Dia menegaskan kenaikan PPN itu merupakan amanat UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, Prabowo mengatakan pemerintahannya menerapkan kebijakan perpajakan yang harus mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," katanya.

"Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo datang ke kantor Kemenkeu sekitar pukul 15.51 WIB.

Dia yang datang memakai mobil dinas kepresidenan Maung Garuda berwarna putih itu langsung rapat dengan Sri Mulyani dan jajarannya di dalam Kantor Kemenkeu