TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian dana untuk Kemenkop yang akan dialokasikan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM).

"Kementerian Kooperasi lewat LPDB akan mendapat tambahan Rp 10 triliun. Ini kabar yang mudah-mudahan bisa mem-boost kita semua," ujar Budi Arie, Jumat malam, 3 Januari 2025.

Hal itu disampaikannya saat membacakan kata sambutan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian Koperasi (Kemenkop). "Saya baru saja rapat terbatas bersama bapak Presiden di Istana Bogor, yang saya kira 1,5 jam ternyata hampir 3,5 jam," ucap Budi Arie.

Dalam kegiatan itu, Budi Arie resmi melantik 4 pejabat tinggi madya dan 10 pejabat tinggi pratama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 206/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koperasi. 

Saat ditemui usai kegiatan, Budi Arie menyampaikan saat ini LPDB mengelola dana eksisting sebesar Rp 6,8 triliun. Dengan adanya suntikan dana baru maka totalnya mencapai Rp 16,8 triliun. Ia berharap tambahan dana itu akan menjadi tenaga baru bagi Kementerian Koperasi yang ingin menggerakkan sektor riil secara maksimal pada 2025.

Lebih jauh, Budi Arie, menyatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-UMKM Supomo untuk mengalokasikan dana Rp 10 triliun itu. "Buat menggerakkan sektor riil khususnya permodalan. Yang pasti buat menumbuhkan koperasi," tuturnya. 

Angka Rp 10 triliun, menurut dia, bukanlah anggaran yang kecil, sehingga para pegawainya diminta untuk memiliki tanggung jawab yang besar disertai adanya pengawasan.

Ia berencana mengalokasikan anggaran itu digunakan untuk meningkatkan program-progam prioritas Kemenkop, misalnya rebranding, digitalisasi hingga peningkatan kapasitas koperasi. "Termasuk revitalisasi terhadap Koperasi Unit Desa (KUD)." 

Selain itu, Budi Arie juga memproyeksikan dana LPDB juga bisa digunakan untuk memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi. Misalnya, bila ada masyarakat yang perlu dukungan manajemen dan bantuan permodalan dalam kerja, menurut Budi, masyarakat bisa meminjam dari anggaran LPDB. 

Anggaran LPDB juga bakal dialokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama operasional dalam sektor riil. Ia menyebut MBG yang mendorong penggunaan produk lokal sangat berkaitan dengan peran koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Budi, saat ini Kemenkop telah melakukan proyek percontohan mendukung program MBG di enam wilayah di Indonesia.

"Anggaran Kementerian harus digunakan secara efektif agat output dan outcome lebih tepat sasaran," ujar Budi berpesan. Di hadapan pejabat Eselon I dan II yang baru ia lantik, Budi menginstruksikan mereka untuk adaptif dalam menjawab kebutuhan koperasi.