TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan pertama 2025 mencatatkan mayoritas indikator kinerja yang positif. Selama periode 30 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025, kenaikan tertinggi terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian yang meningkat 6,08 persen. Frekuensi transaksi mencapai 1,03 juta kali per hari dibandingkan 970 ribu kali per hari pada pekan sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 1,82 persen. IHSG menutup pekan ini di level 7.164,429, naik dari posisi 7.036,571 pada akhir pekan sebelumnya.

"Peningkatan ini turut mendorong kapitalisasi pasar bursa naik 1,48 persen menjadi Rp12.445 triliun dari Rp12.264 triliun," kata Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

Namun, rata-rata nilai transaksi harian bursa mencatat penurunan sebesar 8,45 persen, dari Rp10,64 triliun menjadi Rp9,74 triliun. Penurunan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian, yang melemah 12,40 persen menjadi 21,38 miliar lembar saham dibandingkan 24,40 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp571,38 miliar pada perdagangan terakhir pekan ini. Sepanjang tahun berjalan 2025, investor asing membukukan nilai jual bersih mencapai Rp817,08 miliar.

“Selama tahun 2024, pasar modal Indonesia tidak hanya mencatatkan pencapaian serta hal baru, tetapi juga terus berupaya dengan selalu berkembang agar senantiasa memberikan optimisme untuk menghadapi tahun 2025,” kata Kautsar.

Sebelumnya, pada Kamis, 2 Januari 2025, perdagangan BEI tahun 2025 resmi dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Ia didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK RI Inarno Djajadi, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia, seperti program pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat, penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan, penyelesaian produk turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta implementasi pajak karbon dan regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.