Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai usai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan gagal mengantongi potensi penerimaan Rp75 triliun, menyusul batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar," tegas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani itu paham bahwa Kemenkeu perlu memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Kendati, ia juga berkaca dari pengalaman sebelumnya.

"Dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan oleh undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan. Tapi di sisi lain, kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang," tandasnya.

PPN semula bakal dinaikkan dari 11 persen ke 12 persen per 1 Januari 2025. Jika ini dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengklaim negara bisa meraup pemasukan sampai Rp75 triliun.

Akan tetapi, sikap pemerintah berubah menyusul berbagai desakan dan protes masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan pada 31 Desember 2024 malam bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun mengamini bahwa penerimaan negara sebanyak itu resmi hilang. Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

"Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025 dari potensi penerimaan Rp75 triliun apabila kenaikan PPN menjadi 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa," ucap Dasco di Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu irit bicara soal bagaimana negara mengejar sumber penerimaan baru. Ia hanya mengulang apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

Sedangkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tak membenarkan atau membantah angka tersebut. Suryo cuma menegaskan bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Strateginya gimana (menggenjot penerimaan pajak 2025)? Ya, saya optimalisasi penerimaan (pajak)," ucap Suryo dalam Media Briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Karena (pembatalan PPN 12 persen untuk semua barang dan jasa) otomatis ada sesuatu yang hilang, yang kita gak dapatkan. Ya, kita mencari optimalisasi di sisi yang lain, di antaranya ada ekstensifikasi dan intensifikasi," tambahnya.