"Yang sudah terlanjur dipungut (PPN 12 persen), ya kita kembalikan. Kami sepakat dengan para pelaku, (pengembalian) lewat penjual karena pajaknya juga belum disetorkan kepada kami di pemerintah," kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Caranya seperti apa? Ini kan B to C, business to consumer. Jadi, mereka (pembeli) kembali dengan menyampaikan struk yang sudah dibawa selama ini," jelas Suryo.

Bos Pajak itu menekankan pelaku usaha tak bisa menghindari perubahan sistem tersebut. Pasalnya, kebijakan final soal PPN baru resmi diumumkan beberapa jam sebelum 1 Januari 2025.

Suryo juga mendengar keluhan yang beredar terkait pungutan PPN 12 persen di ritel. Menurutnya, transaksi ini utamanya berlangsung tepat pada awal 2025.

Suryo mengaku DJP Kemenkeu juga sudah menemui pengusaha terkait sistem penarikan PPN. Ini mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Untuk restitusi kita sepakat berikan waktu tiga bulan untuk penyesuaian sistem administrasi mereka (pengusaha). Karena dengan penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain otomatis sistem administrasi para pelaku juga mengalami perubahan, di samping juga ada situasi ada pajak sudah terlanjur dipungut," tutur Suryo.

"Kami juga akan memberikan kemudahan untuk tidak menerapkan sanksi bila terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan faktur," tandasnya.