Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan pengganti air tanah di DKI Jakarta yang ditargetkan beroperasi pada 2030 mendatang untuk melayani 4 juta warga.

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja menyinggung soal penggunaan air tanah yang diatur ketat Kementerian ESDM. Ia menegaskan pemakaian air tanah harus mendapatkan izin dari kementerian pimpinan Bahlil Lahadalia tersebut.

"Kalau target kita (Kementerian PU), 2030 sistem (pengganti air tanah) sudah beroperasi," kata Endra selepas rapat di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

"Nanti kita lihat lagi berapa persen (masyarakat) yang masih belum terlayani. Intinya 2030 tambahan 4 juta itu sudah harus tersedia tuh, 4 juta warga (Jakarta)," sambungnya.

Kementerian PU menekankan penyedotan air tanah terus-menerus bakal menurunkan permukaan tanah. Oleh karena itu, pihaknya perlu mencari sumber air lain dan menyiapkan infrastrukturnya.

Misalnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I yang sanggup melayani kebutuhan sekitar 2 juta orang Jakarta. PU kemudian memikirkan penyediaan air baku lainnya.

"Tinggal kita mikirin yang (wilayah) barat, yang barat kan kemarin sudah keluar no-objection letter (NOL) dari loan-nya Korea. Nah, jadi itu sudah bisa mulai lelang. Itu kan sudah mau arahnya kan untuk air bakunya. Itu sudah mau lelang untuk air baku di (Bendungan) Karian, dari Karian," tandasnya.

Di lain sisi, ESDM menegaskan sumber daya air tanah merupakan kebutuhan vital masyarakat. Ini biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta sektor usaha, seperti pertanian, kehutanan, industri, sampai pariwisata.

Akan tetapi, kantor Bahlil itu mengatakan ketersediaan air tanah terbatas sehingga memerlukan pengelolaan yang bijak.