TEMPO.CO, Sukoharjo - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan rencana buruh dan pekerja PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk. atau Sritex yang urung berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi secara massal. Sedianya, aksi turun ke jalan para buruh dan pekerja Sritex tersebut akan diikuti hingga sebanyak 10 ribu orang.

"Yang 10 ribu (aksi turun ke jalan di Jakarta) itu kemungkinan besar tidak jadi, ya," ucap Immanuel saat ditemui awak media seusai pertemuan dengan manajemen dan para pekerja Sritex di Gedung Serba Guna pabrik yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 8 Januari 2025. 

Ia menjelaskan aksi para buruh dan pekerja di Jakarta itu akan dilakukan dengan audiensi ke Mahkamah Agung (MA) secara perwakilan. Ia memastikan dengan kehadiran pemerintah di kantor Sritex pada Rabu tersebut menunjukkan ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap nasib pabrik tekstil berikut pekerjanya. 

"Jadi nanti audiensi ke MA, kemudian kawan-kawan akan melakukan aksi-aksi itu basisnya adalah perwakilan. Jadi semoga dengan hadirnya saya, sekali lagi, dengan hadirnya pemerintah hari ini di sini memastikan bahwa mereka mendapat perhatian khusus dari Pemerintah," ucap dia. 

Pembatalan demonstrasi sepuluh ribu buruh Sritex di Jakarta itu, kata dia, juga telah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang ada. Ia meminta agar para buruh dan pekerja Sritex mempercayakan nasib mereka kepada pemerintah. 

"Dengan hadirnya saya di sini, saya pastikan pada kawan-kawan serikat pekerja bahwa daripada aksi puluhan ribu, sayang, serahkan aja ke pemerintah. Pemerintah akan menjamin keberlangsungan Sritex ini tetap berjalan," katanya. 

Adapun kemungkinan batalnya para buruh dan pekerja turun dalam aksi demonstrasi di Jakarta dalam jumlah besar juga dibenarkan oleh Slamet Kaswanto, Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group. Para demonstran rencananya bakal mendatangi Mahkamah Agung (MA), Gedung DPR RI, Istana Presiden, hingga kementerian-kementerian terkait. 

"Jadi rencana kami akan melaksanakan aksi itu tanggal 14 dan 15 Januari di Jakarta. Kami ke MA, DPR RI ke Komisi IX, ke Istana Presiden dan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian HAM," tutur Slamet.