Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rendahnya tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam membayar pajak.

Ia menyebut dari sekitar 100 juta kendaraan bermotor, hanya setengahnya yang memenuhi kewajiban pajak.

"Seperti contoh ya, ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Sangat rendah," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Untuk mendongkrak penerimaan pajak, Luhut mengungkap pemerintah menargetkan potensi pajak sebesar Rp1.200 triliun hingga Rp1.500 triliun secara bertahap. Ia menekankan langkah ini menjadi prioritas, apalagi setelah menerima masukan dari Bank Dunia.

"World Bank itu mengkritik kita, bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Menurut mereka, kalau kita bisa lakukan program ini (government technology), itu bisa kita dapat 6,4 persen dari GDP atau setara kira-kira Rp1.500 triliun," jelasnya.

Ia menyebut pemerintah juga mendukung inisiatif sistem pajak baru Coretax yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, Luhut mengungkap Indonesia berencana belajar dari India dalam mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih efektif.

"Kami juga sudah diskusi dengan India, dan tim akan ke India dalam 10 hari ke depan. Presiden sudah memerintahkan, kita akan belajar pengalaman dari India, walaupun kita sudah banyak paham juga. Tapi lesson learned dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan," tambahnya.

Ia optimis program tersebut akan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, ini dapat menjadi game changer untuk membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pajak di Indonesia.

"Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita ramai-ramai dukungan dan patuh terhadap kewajiban. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan," tegasnya.

Luhut memperingatkan sistem baru ini akan mampu mendeteksi penyimpangan, termasuk oleh mantan pejabat yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar.

"Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, enggak ada urusan. Nanti orang akan bisa Google kamu, kalau kamu itu membuat sesuatu yang enggak benar," imbuhnya.